Kesehatan adalah hak asasi, namun bagi masyarakat miskin, birokrasi mengubahnya menjadi arena penderitaan ganda. Bersama Mbak Enggar dari Dewan Kesehatan Rakyat, episode ini membo…
Bersama Mbak Enggar, Dewan Kesehatan Rakyat di Tanjungsari, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.
Kesehatan adalah hak asasi, namun bagi masyarakat miskin, birokrasi mengubahnya menjadi arena penderitaan ganda. Bersama Mbak Enggar dari Dewan Kesehatan Rakyat, episode ini membongkar sengkarut kebijakan Surat Keterangan Tidak Mampu dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Parameter kemiskinan nasional yang rigid, seperti syarat jenis lantai rumah atau kepemilikan motor, seringkali tidak faktual, menjebak warga rentan yang jatuh miskin mendadak akibat pandemi.
Perangkat desa kerap ketakutan menerbitkan SKTM karena ancaman sanksi birokrasi, mengorbankan nyawa warga yang ditolak rumah sakit. Sebagai solusi tandingan, DKR bersama Desa Tanjungsari membangun sistem Satgas Kesehatan dan pendataan kesejahteraan independen berbasis kelompok RT yang sangat presisi, mengukur rasio pengeluaran dapur hingga kuota internet. Melalui data mikro yang riil ini, advokasi kesehatan mencapai tingkat keberhasilan hingga 80 persen.
Episode ini membuktikan bahwa birokrasi yang kaku telah melakukan kekerasan administratif, dan hanya melalui pengorganisasian data secara gotong royong dari bawah, negara dapat dipaksa untuk memenuhi kewajiban konstitusionalnya melindungi yang lemah.
Rincian bahasan
Pembukaan dan pengenalan Dewan Kesehatan Rakyat
Fokus DKR mengawal hak warga miskin yang sakit
Organisasi ini terbentuk untuk mendampingi warga kelas bawah yang terpaksa sakit dan tidak memiliki jaminan kesehatan, membantu mereka menembus kebuntuan birokrasi rumah sakit dan pemerintah daerah.
Jebakan 14 syarat SKTM yang sudah tidak relevan
Untuk mendapat bantuan berobat, warga butuh Surat Keterangan Tidak Mampu. Namun ada 14 kriteria miskin, seperti kondisi lantai atau kepemilikan motor, yang tidak lagi relevan dengan realitas kerentanan ekonomi saat ini. Orang yang punya lantai keramik bisa saja baru terkena PHK dan tidak mampu membayar biaya rumah sakit.
Alasan perangkat desa takut mengeluarkan SKTM
Kepala Desa atau perangkat kelurahan sering kali menolak menandatangani SKTM karena ada ancaman denda pidana jika dianggap memalsukan keterangan miskin bagi warga yang secara fisik rumahnya terlihat layak berdasarkan kriteria usang tersebut.
Karut-marut sinkronisasi pembaruan data kemiskinan
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang menjadi acuan bantuan pusat sering kali telat diperbarui. Padahal dinamika kematian, kelahiran, dan perubahan status ekonomi terjadi setiap bulan.
Inovasi Satgas Kesehatan dan pendataan mandiri di Tanjungsari
DKR menginisiasi pendataan partisipatif berbasis Google Form di wilayah Tanjungsari. Mereka mendata secara real-time kondisi ekonomi warga dan membentuk Satgas Kesehatan per RT untuk mengurus mobilitas warga yang sakit tanpa harus bergantung pada data lama.
Mengubah definisi keberhasilan kepemimpinan desa
Mbak Enggar mengkritik pola pikir perangkat desa yang takut wilayahnya dicap jelek karena memiliki banyak orang miskin. Keberhasilan kepala desa seharusnya diukur dari seberapa mampu ia memperjuangkan hak dan layanan warganya, bukan dengan menyembunyikan angka kemiskinan demi gengsi.
Kendala birokrasi lintas wilayah untuk pasien gawat darurat
Ada kasus birokrasi lintas wilayah di mana warga Kabupaten Semarang yang dirawat darurat di rumah sakit Kotamadya Salatiga tidak bisa menggunakan SKTM-nya karena MoU jaminan kesehatan antar-pemerintah daerah sudah habis masa berlakunya. Ini menuntut komitmen politik dari bupati atau wali kota untuk segera diperbarui.